BAHAYA BUDAYA POLITIK PAROKIAL

Oleh: Afdolu Nasikin*

Pemilu tahun ini tinggal menghitung hari. Ini adalah kali pertama pemilu dilakukan secara serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, maupun DPRD. Tentunya, akan menjadi pekerjaan berat bagi lembaga penyelenggara pemilu, meskipun waktu lebih singkat dan memakan anggaran yang lebih efisien dari pemilu sebelumnya. Selain menyiapkan 5 jenis kertas suara, KPU juga harus memastikan kertas-kertas suara tersebut dipahami oleh pemilih. Jangan sampai pemilih gagal paham adanya 5 jenis kertas suara yang berbeda, sehingga menyebabkan salah coblos. Selain itu, memastikan DPT yang invalid dan anomali. Beberapa waktu lalu, di Jawa Timur masih ditemukan DPT ganda.

Begitu juga Bawaslu, pengawasan pemilu 2019 ini akan memakan banyak energi. Potensi-potensi pelanggaran yang akan terjadi cenderung dinamis. Berdasarkan IKP 2019 di Jawa Timur yang disusun oleh Komisioner Bawaslu Jatim, ada potensi ketidaknetralan penyelenggara pemilu, ASN, intimidasi kepada pemilih, dan money politic.

Pemilu kali ini cukup menyita perhatian publik. Pasalnya, kompetitor calon presiden merupakan kompetitor pemilu sebelumnya. Adanya dua calon yang bersaing di dua periode pemilu ini menunjukkan persaingan yang cukup ketat. Selain itu, sejumlah partai politik akan lebih awal menentukan sikap dukungan calon Presiden dan wakil Presiden. Sehingga, dua poros politik terlihat sangat jelas, pendukung Jokowi-Ma’ruf atau Prabowo-Sandi. Namun demikian, Fokus ini jangan sampai menyita perhatian kita terhadap calon legislatif dan DPD. Justru potensi pelanggaran yang rentan terjadi di pemilihan legislatif.

Secara tegas, Negara Indonesia menganut sistem politik demokrasi. Hal ini tertuang dalam UUD 1945, pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. Artinya, Rakyat memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan demokrasi.
Salah satu bentuk kedaulatan rakyat dapat dilihat pada proses pemilu.

Pada konteks demokrasi, peran masyarakat dalam pemilu tidak hanya sebatas datang ke TPS dan mencoblos kertas suara, tapi juga pengawasan terhadap proses pemilu. Perlu disadari bahwa, ada beberapa pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan pemilu yaitu, Partai Politik, kompetitor pemilu, Pemerintah, Lembaga penyelenggara, dan Masyarakat. Pihak-pihak inilah yang akan mewarnai pelaksanaan pemilu.

Pelaksanaan pemilu selalu meninggalkan sejarah dinamika politik, pelanggaran, kecurangan, maupun saling menjatuhkan. Catatan pemilu tahun 2014 misalnya, di Jawa Timur terdapat temuan-temuan pelanggaran oleh GMPPD Jatim seperti, money politic, mobilisasi aparat pemerintah, pembagian kebutuhan pokok, dan masih banyak pelanggaran lainnya.

Nampaknya, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di setiap pemilu sudah menjadi rahasia umum. Setiap kali pemilu tak pernah luput dari pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu, terlebih perilaku money politic.

Ada dua alasan kenapa demokrasi tidak sehat ini terus melanggeng. Pertama, pengkondisian terstruktur dan massif. Partai politik dan kompetitor-kompetitornya akan berupaya sedemikian rupa untuk meraih kemenangan. Ingat, goalnya adalah menang. Sehingga, tidak heran jika banyak peserta pemilu yang memasang orang-orang di pos-pos strategis pemilu, dan rela merogoh gocek yang cukup banyak untuk operasi dan ekskusi sejumlah suara. Istilah “nyaleg itu mahal” memang benar, karena untuk menjalankan mesin politik dan menarik simpatik membutuhkan amunisi yang cukup banyak.

Kedua, kesadaran masyarakat masih minim. Budaya politik parokial masih melekat di sebagian besar masyarakat, sehingga pengetahuan dan perhatian terhadap apa yang terjadi pada sistem politik masih rendah. Budaya politik ini mengindikasikan, masyarakat tidak memiliki minat maupun kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik.

Meninjau partisipasi pemilih dari tahun 2004-2014 pada pemilu Presiden, persentase golput cenderung naik dari 21,8% hingga 29,01%. Hal ini bisa disebakan karena berbagai faktor diantaranya, faktor psikologis, pengetahuan, sistem politik, kepercayaan terhadap politik, dan latar belakang sosial-ekonomi.

Proses demokrasi ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Pemilu tidak hanya menjadi tanggungjawab lembaga penyelenggara, dan partai politik. Tetapi peran masyarakat sangat vital. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu penentu masa depan sebuah Negara demokrasi melalui sarana pemilu. Pemilu bukan sebatas ceremonial lima tahunan. Tetapi melalui pemilu, Negara akan nenentukan nasib bangsa lima tahun kedepan. Disinilah masyarakat harus menyadari bahwa, dirinya merupakan subjek.

Masyarakat harus memiliki kesadaran politik yang sehat dan menjadi control dalam proses pelaksanaan pemilu. Lahirnya UU No 7 Tahun 2017 memiliki harapan besar terhadap masyarakat, agar berpartisipasi aktif dalam pemilu. Selain memilih/mencoblos, masyarakat juga harus mengawasi prosesnya.

Selama ini, pengawasan yang dilakukan masyarakat masih minim. Terbukti jumlah pelanggaran pemilu masih tinggi. Jangankan pengawasan, angka Golput pun masih tinggi. Kecenderungannya, banyak masyarakat yang mengamini adanya money politic. One vote is money masih menjadi kesadaran umum masyarakat, khususnya pada kelas ekonomi menengah ke bawah. Hasil pantauan Lembaga Pemantau Pemilu 2019 di Jawa Timur, Pusat Informasi Rakyat memperoleh temuan yang serupa. Kebanyakan perilaku ini ditemui di daerah-daerah pedesaan.

Maraknya money politic ditingkat bawah, mendidik masyarakat menjadi pragmatis. Kebiasaan ini, lambat laun akan melekat di alam bawah sadar dan membentuk sebuah budaya, ketika tidak ada penaggulangan.

Kedaulatan rakyat hanyalah teori semu dalam pemilu, lebih tepatnya adalah eksploitasi rakyat, jika dinamika politik cenderung dimainkan oleh aktor-aktor politik dengan cara-cara amoral seperti, penyebaran hoax, isu-isu sara, framming, agitasi, propaganda, dll.

Wajar, jika masyarakat bersikap apolitis. Karena melihat dinamika politik yang demikian. Tetapi sikap apolitis justru membuat leluasa tindakan amoral oknum politisi. Sebagai subjek, masyarakat harus melakukan tindakan atas tindakan-tindakan amoral tersebut.

Membangun kesadaran kolektif memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh ratusan tahun untuk membangun budaya partisipatif dalam demokrasi yang sehat, kecuali revolusi. Tapi, bagaimanapun juga, harus dimulai dari sekarang.

*Ketua Pusat Informasi Rakyat (Lembaga Pemantau Pemilu Jawa Timur)

Jawa Timur

, ,

About Tuban Literasi

Komunitas Gerakan Tuban Menulis
View all posts by Tuban Literasi →

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *