Menanggapi Kekerasan di Tempat Kerja yang Menimpa Sales Oppo di Tuban

Oleh: Mutholibin dan Wahyu Eka. S*

Kaget dan miris rasanya, saat pagi tadi saya membaca koran Radar Tuban. Di dalam salah satu kolom koran tersebut, mewartakan tentang seorang sales yang dihukum oleh supervisor dan trainer smartphone merek Oppo. Di mana Sales yang tak tembus target penjualan diberikan hukuman berupa mengunyah trasi, makan jeruk nipis dan makan bawang putih hingga memuntahkan semua isi di dalam perutnya.

Tidak cukup dengan siksaan tersebut, si sales dipaksa mencuci mukanya dengan air kopi. Tidak habis di situ saja, si sales juga dipaksa berlari dari jalan Basuki Rahmat ke arah ujung timur hingga di depan RSNU.

Kasus ini sendiri kemudian terbongkar, karena keberanian korban melaporkan tindakan tak manusiawi tersebut ke pihak kepolisian. Tercatat sebuah laporan atas nama Gemilang Indra Yuliarti yang tak lain adalah korban tindak kekerasan. Ia melaporkan perihal hukuman yang tak masuk akal, dan merendahkan kemanusiaan oleh supervisor dan trainer korban.

Kasus di atas merupakan bentuk tindak kekerasan dan pelecehan atas hak pekerja. Serta sebagai bukti, masih adanya suatu tindakan yang tak mencerminkan penghormatan atas hak asasi manusia. Karena, dalam tataran hak asasi manusia, sesama warga negara wajib menghormati hak masing-masing yang sudah digariskan dalam aturan serta norma hukum atau sosial yang ada.

Di sisi lain, hal ini dapat dikaitkan dengan implementasi demokrasi yang semakin memudar di dalam diri individu. Demokrasi dalam tataran nilai masyarakat telah kehilangan akar spiritualitasnya, demikian pula cita-cita sosialisme yang terangkum dalam pancasila mulai kehilangan kedalamannya. Karena tidak ada lagi penghormatan atas manusia, dalam konteks kasus ini ialah hak pekerja.

Indonesia hari ini sedang memasuki fase krisis, di mana kata humanisme hanya sekadar kata tanpa makna bagi kehidupan seseorang. Kita dihadapkan pada situasi bahwa kemanusiaan hanya sekadar ucapan yang keluar dari mulut seseorang. Hal ini dapat dilihat saat manusia tak lagi menghargai manusia lainnya, ada tindakan yang mengarah pada “subordinasi,” yakni banyak saudara kita yang hidup dalam penyiksaan di tempat kerja, hak normatif buruh tidak dipenuhi hingga ancaman kemelaratan struktural.

Kekerasan dalam Perspektif UU Ketenagakerjaan

Tujuan bekerja pada hakikatnya adalah mencari pendapatan atau nafkah untuk menjalani kehidupan yang layak. Negara melindungi hak tersebut dan mengaturnya dalam peraturan terkait. Pekerja mempunyai hak untuk mengajukan nominal besaran gaji sesuai dengan Upah Minimum Kerja. Sedangkan bagi perusahaan, wajib memenuhi ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan ataupun hak-hak pekerja.

Tentang aturan kerja diatur dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 yang mengatur ihwal ketenagakerjaan. UU ini sendiri merupakan produk turunan dari UUD 1945 pasal 28, yang dalam pasal per pasalnya melindungi, menegakkan dan menghormati hak asasi manusia.
Dalam konteks ketenagakerjaan merujuk pada aturan UU Ketenagakerjaan, disebutkan pada pasal 1 poin ke 3 terkait definisi pekerja yakni, “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.”

Lalu, pada pasal 1 poin ke 4 juga menyebutkan, “ Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.”

Maka dalam kasus tindak kekerasan ini murni pelanggaran hak pekerja, karena dalam UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 pada pasal 86 ayat 1, mengatakan jika setiap pekerja wajib dilindungi hak-haknya. Seperti, kesempatan dan kesehatan dalam kerja; moral dan kesusilaan; dan perlakukan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Maka dalam kaitan ini pekerja yang mendapatkan perlakuan kasar dan tidak manusiawi, murni bentuk kekerasan di tempat kerja. Dan, secara relasional melalui peraturan perundang-undangan pihak perusahaan pun, harus turut bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Karena hal ini murni kelalaian semua pihak, jika dibiarkan akan ada korban-korban lain yang menjadi korban kekerasan di tempat kerja.

Jangan Sampai Ada Korban Lagi

Memang, di dalam UU Ketegakerjaan tidak mengatur secara spesifik soal sanksi tegas, ketika terjadi tindak kekerasan dalam ranah kerja. Karena aturan yang berlaku terutama pada pasal 169 ayat 1 hanya menyebutkan, jika pekerja dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial ketika ada hak yang dilanggar. Seperti terjadinya tindak penganiayaan, penghinaan secara kasar atau mengancam pekerja di tempat kerja.

Selanjutnya, tindakan yang dilakukan oleh supervisor dan trainer smarphone merek Oppo yang sudah menyiksa dengan hukuman yang tak manusiawi. Maka Satreskrim Polres Tuban harus segera bertindak, dan melindungi hak-hak pekerja sebagai warga negara Republik Indonesia yang secara hukum dilindungi oleh undang-undang. Karena tindak kekerasan tersebut merupakan bentuk tidak menghormatinya suatu manusia atas hak manusia lainnya, yang oleh undang-undang di atur delik hukumannya.

Karena dalam KUHP terutama pasal 351, menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jika penganiayaan yang secara sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, dapat berupa penderitaan, rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal dalam KUHAP, penganiayaan masuk dalam kategori “sengaja merusak kesehatan orang.” Selanjutnya apabila itu direncanakan dan masuk dalam delik penganiayaan berat, maka masuk dalam delik pasal 354 KUHAP dengan ancaman 4 tahun penjara, maksimal 8 tahun penjara.

Dengan aturan yang tegas tersebut, dalam upaya penegakkan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Maka harus ada tindakan tegas dalam kasus ini, agar kedepannya tidak terulang lagi kejadian serupa. Dalam hal ini pihak terkait seperti Dinas Ketenagakerjaan harus bertindak tegas, dengan menyelidiki mekanisme atau penerapan aturan UU Ketenagakerjaan dalam suatu tempat kerja. Karena tindakan penganiayaan ini tidak bisa lepas dari problem di tempat kerja, serta mungkin ada motif lain yang menyebabkan tindak kekerasan ini. Oleh karena itu semua pihak harus bersinergi, menuntaskan kasus seperti ini. Jikalau dibiarkan, maka akan ada korban-korban lain serupa yang mengalami tindak kekerasan di tempat kerja.

Referensi:
Karjadi, M., & Soesilo, R. (1983). KUHAP dengan Penjelasan dan Komentar. Bogor: Politea.
Nomor, U. U. (13). tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

*Penulis adalah Pegiat Gerakan Tuban Menulis

, ,

About Tuban Literasi

Komunitas Gerakan Tuban Menulis
View all posts by Tuban Literasi →

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *