Meninjau Sikap Kontra Netizen Tuban Terhadap Penolakan Jokowi

Oleh: Wahyu Eka Setiawan

Saya tegaskan ini bukan bagian dari apologi atas aksi sahabat PMII, namun mencoba lebih ke kontra posisi. Secara pribadi cukup terganggu dengan aneka polah netizen yang budiman, mereka benar-benar tidak bisa menghargai yang namanya perbedaan pendapat. Wacana yang disampaikan oleh netizen benar-benar mainstream dan paradoks, selalu menyerang personal daripada diskursus atau pokok permasalahan.

Semisal begini, “Itu mahasiswa yang demo kebanyakan omong lur. Kasihan orang tuanya lur. Enggak tahu diri lur.” Serta aneka ragam komentar yang tidak melihat pada inti persoalan (substansial). Ungkapan-ungkapan nyinyir netizen tersebut saya maklumi, wajar di tengah ketidakberdayaan menghadapi situasi politik serta kelelahan dalam “melawan.” Menjadikan kita abai mengenai persoalan-persoalan sosial ekonomi yang kuat relasinya dengan hal yang bersifat politis.

Ada dugaan ini bagian dari dari pengalienasian warga dari politik, agar kita tidak tahu dan buta mengenai problem ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan (politis). Lenyapnya resistensi dengan menurunnya daya nalar secara historis memang bagian dari upaya mistifikasi. Sebuah proses penghilangan materi menjadi sesuatu yang samar atau tak tampak wujudnya, sehingga kita terfragmentasi dari realitas.

Hegemoni orde baru dengan segala represivitasnya, menciptakan inferioritas dan reduksi sisi kritis dalam menanggapi realitas. Agaknya wacana itu memang benar adanya, jika dipandang secara antropologis memang perubahan sikap secara kultural membentuk pola-pola ketidakberdayaan. Secara pragmatis dapat dimaknai sebagai apolitis, atau sikap yang tidak mau melihat konteks politik.

Begini saudara, mengingatkan Presiden itu wajib hukumnya. Bismillah, maka saya kutip sebuah hadits sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Imam Muslim meriwayatkan, dari Ibnu Umar R.A : Nabi Muhammad SAW, bersabda: seorang muslim wajib mendengar dan taat pada pemerintahannya, dalam apa yang disetujui atau tidak disetujui, kecuali jika diperintah maksiat. Maka apabila disuruh maksiat, maka tidak wajib mendengar dan tidak wajib taat.

Dalam konteks ini maksiat tidak bisa dimaknai secara sempit, namun maksiat di sini melalukan hal yang melanggar perintah Allah, perbuatan tercela dan lalai. Pemimpin memang harus dihormati, namun sebagai mandataris dari warga, dia harus bersikap egaliter dan mementingkan suara-suara warganya. Islam sendiri sangat anti terhadap birokratisme, era Nabi Muhammad menurut hemat saya sangat otonomis. Musyawarah adalah jalan dalam merumuskan setiap persoalan.

Posisi Negara dan Warga

Menurut Rosseau negara dan pemerintah ada sebagai bentuk presentasi (kehendak bebas) dari masyarakat untuk mencapai kesejahteraan, hasil dari sebuah refrendum. Maka artinya apa, pemerintah yang tidak menjalankan “wasiat” memang harus introspeksi, mau dievaluasi bahkan harus bersikap ksatria dengan mengakui kesalahan. Mau mendengarkan dan menjalankan “wasiat” dari konstituantenya.

Namun keberadaan negara dalam perspektif Rosseau juga kontradiktif, karena menurutnya terbentunya negara sebagai suatu kekuatan yang memaksa bersifat legal. Kemudian dalam implementasinya menciptakan ranah kerja yang terlembagakan, ada eksekutif dan legislatif. Cenderung kaku, berbeda dari pernyataannya terkait kehendak bebas.

Negara sebagai alat, begitu pemahamanku. Pemimpin sebagai yang memimpin pengoperasiannya. Jika di pucuk gagal, maka di bawahnya juga akan turut gagal. Melalui skema kaku dan tidak partisipatoris maka rawan terjadi malfungsi.

Menurut pemikiran Marx (tinjauan secara sosiologis) yang saya kutip dari tesis Negara dan Revolusi (Illiyich Ulyanov) menyebutkan jika, Negara adalah suatu organisasi kekuatan yang khusus; ia adalah suatu organisasi kekerasan untuk menindas suatu kelas, yang erat dengan pokok pemikiran Rosseau. Maka negara ini secara operasional sebagai alat berkuasa, jika mengacu pada birokratik dan keotoriterannya. Erat kaitannya dengan oligarki yang berkuasa. Jauh api dari panggang, mengingkari yang namanya amanah.

Amanah merupakan mandat, sebuah kontrak politik yang dititipkan untuk dijalankan, memalui kontrol politik. Sebagaimana jika mengacu pada demokorasi langsung yang dianut. Ketika mandat tidak dijalankan maka ada indikasi melakukan maksiat, dalam hal ini hal tercela. Mudah saja, kita bisa melihat objek materinya, berupa seperti apa kebijakan yang telah dilakukan dan dijalankan. Pro warga atau pro kepentingan kuasa atas nama kelompok politik dan ekonomi.

Mengingatkan pemimpin wajib hukumnya dan pemimpin harus menerima serta menjalankannya. Jika mengacu pada kesepakatan awal yaitu rakyat sebagai pimpinan tertinggi, dan presiden sebagai “pelayan” juga harus mau sejajar. Runtuhnya feodal berganti pada republik, memang untuk menghancurkan kesewenang-wenangan.

Saya di sini tidak akan menawarkan gagasan mengenai negara yang ideal, karena bagiku negara adalah alat. Maka untuk menerapkan idealisme saya negara itu harus melebur, tidak birokratis dan hanya sebutan formal. Konsep kekuasaan benar-benar harus desentral. Malah secara ekstreem negara bagiku harus lenyap.

Namun itu utopia, maka yang benar-benar relevan, ialah warga harus menjadi pemimpin dalam hal ini, dijalankan secara kolektif. Bisa jadi menerapkan semi-otonom atau modifikasi sistemik dalam upaya menerapkan demokrasi partisipatif bukan lagi sekedar demokrasi langsung.

Mengingatkan itu Wajib

Pada intinya pemimpin harus siap dikritik, sebagi bentuk kontrol politik. Apa yang dilakukan mahasiswa sebagai warga khususnya sahabat PMII merupakan bentuk “teguran” bagian dari kontrol politik.

Jadi kenyinyiran netizen kepada mereka yang aksi, sebagai bentuk tidak punya sopan santun dan tidak menghormati Bung Jokowi itu salah kaprah. Justru sahabat-sahabat PMII ingin mengingatkan, semua karena dasar cinta “Hubbul Wathon Minal Iman.” Saya sendiri mengecam tindakan yang berlebayan dari “guardian” Presiden. Karena wajib hukumnya umat itu mengingatkan pemimpinnya, agar tak terjerumus ke dalam maksiat.

Saya harap para sahabat ke depan tidak hanya terpatri pada isu besar. Namun juga harus aktif dalam pengorganisiran, riset serta pengembangan dan advokasi berkelanjutan. Saya bangga dengan sahabat, di Jember,Gresik, Semarang, Bandung, Banyuwangi dan Pasuruan sudah aktif membela kaum mustadhafin, melawan kedzaliman kaum mufsidun.

Dari pro dan kontra itu wajar. Namun jangan sampai kecintaan kita pada sosok pemimpin menjerumuskan kita kepada taklid buta. Menjaga kewarasan itu susah, rendahnya pengetahuan juga menjadikan pemikiran tumpul, sehingga nalar senantiasa tumpul. Hasilnya ialah munculnya sikap apolitis dan ahistoris.

Menurut hemat saya Nabi Muhammad mengajarkan untuk senantiasa mengingatkan pemimpin yang terindikasi maksiat. Sebagai bagian dari sikap tasamuh, yang mengarahkan ke sikap iktidal dari upaya mewujudkan keadilan sosial “maslahah ammah.”

Tuban Literasi

Komunitas Gerakan Tuban Menulis

One thought on “Meninjau Sikap Kontra Netizen Tuban Terhadap Penolakan Jokowi

  • April 24, 2018 at 8:32 am
    Permalink

    Namanya kita hidup pasti ada perbedaan,ada yg pro dan ada yg kontra,setiap orang pasti punya pikiran dan pandangan yg berbeda2.hargai dan saling hormati saja.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: