Menyambut Pemilu 2019: Politisi Pesolek dan Dekandensi Partai

Oleh: Wahyu Eka S.*

Selamat datang di tahun politik elektoral, di mana wajah-wajah manis terpampang di banner-banner jalanan atau pamflet digital yang gemar dibagikan di beranda media sosial. Terlepas dari huru-hara capres dan cawapres, pemilu legislatif menarik untuk disoroti lebih. Mengingat banyak pesolek yang kian menjamur bak cendawan di musim hujan, tiba-tiba muncul ke permukaan dengan segepok gelar di belakang nama, kata-kata manis, janji dan wajah naif.

Semua itu masih dalam taraf wajar, yang mana sah-sah saja mereka melakukan klaim dan labelisasi diri. Ibarat penjual, tentu dibutuhkan sebuah kalimat yang marketable, agar dilirik guna memuluskan jualannya. Di tengah situasi politik yang terkesan figur-sentris, di mana mereka ramai-ramai menjual kelakuan daripada gagasan. Kalau toh ada gagasan, paling banter hanya normatif dan tidak epistemik atau mudahnya berdasarkan empirisme, pemikiran logis dan ideologi. Kebanyakan hanya mengungkap sisi dangkal sebuah perspektif, kepentingan segelintir elite partai dan tentu keuntungan pribadi.

Jika menjadi politisi adalah impian, karena tunjangan dan jaminan popularitas, privilese dan kekayaan. Maka barang tentu itu sebuah kesesatan yang nyata. Karena berpolitik bukan kegiatan produksi yang dapat diakumulasikan, namun lebih ke panggilan kesadaran serta dilandasi oleh ideologi yang dipercaya. Politik adalah daya, upaya dan usaha untuk mencapai kesejahteraan kolektif, demi tercapainya tujuan akhir tegaknya manifesto ideal organisasi atau ideologi yang dipercaya.

Politisi bukanlah pekerjaan, namun hak setiap orang yang melakukan upaya untuk mengakkan nilai-nilai yang dipercaya. Menarik ulasan Made Supriatna di Indoprogress dengan judul “Politik Sebagai Panggilan” yang menjabarkan pemikiran Webber, mengenai politik itu sendiri. Essai Webber memang cukup kompleks, namun jika dipahami lebih lanjut kita akan tahu sesuatu hal yang penting, khususnya perihal konsepsi negara dan pemerintahan yang ideal. Oleh Made Supriatna ulasan Webber tersebut diperhalus, sehingga mudah dipahami.

Jika dikorelasikan dengan konteks calon legislatif terkini, maka ada hal menarik yang bisa disadur. Pada bagian moral politisi, di mana ada dua bentuk pertama politik sebagai panggilan, kedua sebagai bukan panggilan. Politik sebagai panggilan dalam konteks ini dapat diartikan, jika individu tersebut secara moral telah selesai dengan urusan pribadinya. Sebaliknya politik tidak sebagai panggilan dapat dimaknai sebagai, individu belum tuntas dengan urusan pribadinya, sehingga kerap mencampur adukan perihal politik untuk kepentingan pribadi.

Politisi yang organis ialah mereka yang bergerak karena gairah ingin perubahan, perasaan tanggung jawab akan hal yang diperjuangkan dan sebuah rasa proporsionalitas akan gerak yang akan dilakukan. Berbeda dengan mereka yang tradisionalis, artinya mereka berpolitik hanya sebagai gairah eksistensi diri, tanggung jawab rendah karena hobi menipu orang lain dan tidak proporsional, mengingat sering ingkar janji, nepotis, kolutif dan koruptif.

Politisi tradisionalis kebanyakan adalah mereka yang melihat berpolitik, sebagai sebuah pekerjaan yang menjanjikan. Sering mengobral janji, tidak bervisi dan tentu lemah dalam gagasan. Karena itu tujuan mereka bukan berlandaskan idealisme, manifesto partai, namun lebih ke upaya untuk memperkaya diri sendiri. Politisi jenis ini banyak kita jumpai, mereka tak ubahnya demagog, badut dan sales rombeng. Karena berpolitik hanya untuk kepentingan pribadi, artinya secara diri mereka belum selesai.

Berbeda dengan politisi organis, mereka tidak merisaukan perihal kekayaan, bergerak berdasarkan idealisme, gagasan mereka baru dan memiliki ciri spekulatif, spartan dan ngeyel, jika pemikiran mereka tidak diimplementasikan. Mereka lebih dari seorang petugas partai, melainkan benteng terakhir penjaga manifesto partai. Hidup untuk berpolitik, bukan hidup dari politik. Politisi jenis ini akan terlihat seperti burung di sangkar emas, atau kecoak yang ruang geraknya dibatasi.

Mengapa demikian, karena partai ternyata turut menjadi biang kerok dekandennya politisi, turut mengakselerasi apatisme dan sikap apolitis. Bahkan, belum ada partai yang benar-benar berpijak pada idealisme, selain bersepakat dengan pembagian kekuasaan dan proyek. Tak ayal maka yang mereka produksi bukan lagi politisi organik, namun lebih ke politisi tradisional.

Dan lebih-lebih, kini kita dihadapi dengan polemik yang seperti ini. Tentu dilema, ketika anak bawang, tiba-tiba muncul di banner-banner atau secara mendadak bagi-bagi kaus, silaturahim ke desa dan tidak lupa obral janji. Politisi demikian hanya bermodalkan tagline, kata-kata indah dari tim kreatif atau perusahan konsultan politik. Bahkan, saya sangsi perihal kemampuan kognitif mereka. Seberapa sering ia menulis, menelurkan gagasan konkrit, atau berorganisasi secara benar.

Semua itu akibat dari dekandensi politik di negeri ini, yang kini berubah menjadi pragmatis. Partai tak lagi berperan maksimal, karena tidak menelurkan kader yang idealis. Buktinya tidak ada mobilisasi massa, bahkan mirisnya ketika kampanye lapangan mereka kerap memberikan door prize dan artis, guna menarik massa kampanye. Maka tidak heran jika politisi salon kian berjamur, bak sebuah barang yang terus direproduksi walau sudah terbukti minim kualitas.

(*) penulis adalah pengamat politik Tuban

Tuban Literasi

Komunitas Gerakan Tuban Menulis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: