NU Struktural dan Kultural

Oleh: Muhammad Rouf*

Struktural dan kultural, dua istilah istlah yang belakangan ini marak di kalangan NU. Marak karena keduanya sengaja dibenturkan dan diperlawankan.

Nahdlatul Ulama’ sebagai sebuah jam’iyyah atau organisasi tentunya memiliki basis ideologi dan basis gerakan.

Tak dapat disangkal, jam’iyyah NU ini berdiri dengan tujuan mengorganisir jama’ah yang memiliki distingsi tersendiri, yang oleh beberapa peneliti disebut sebagai kalangan pelaku “Islam Tradisional” dimana sangat jauh sebelumnya sudah mengakar dan dilestarikan di kalangan muslim ini, terutama oleh kaum pesantren. Adanya jam’iyyah ini mempermudah konsolidasi dan koordinasi di kalangan pesantren, dimana bermula pada perlawanan para kyai terhadap pemberlakuan mono Madzhab Wahhabi di tanah Arab kala itu dalam bentuk pengiriman “Komite Hijaz”.

Kemudian setelahnya, NU menjadi basis perlawanan terhadap kaum kolonial Belanda maupun Jepang yang menduki tanah air. Hasil yang paling terkenal adalah rumusan “Resolusi Jihad NU” yang berhasil menggelorakan semangat perlawanan para pejuang di Surabaya.

Alhasil, dengan menjadi jam’iyyah, kaum tradisional ini dapat memberikan peran yang besar dan nyata, menciptakan transformasi di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara.


NU struktural, dimaknai sebagai orang-orang NU yang masuk dalam kepengursan organisasi Nahdlatl Ulama (NU), baik di syuriyah, tanfidziyah, berbagai lembaga dan banom-banomnya. Baik itu ditingkat pusat, wilayah, cabang, anak cabang hingga tingkat ranting. Keberadaan mereka memiliki posisi yang penting, karena dengan kinerja merekalah, NU sebagai jam’iyyah eksistensinya benar-benar ada dan apat dirasakan. Jika mereka yang masuk di jajaran sturktural ini tidak menunjukkan kiprah atau kinerja yang secara organisatoris terukur indikatornya, maka NU hanya kembali menjadi jama’ah, bukanlah jam’iyyah. Kinerja dan gerakan organisasi bukan semata hanya pelestarian kultur kegamaan yang telah menjadi ciri khas jama’ah, karena tanpa adanya sebuah organisasi, tradisi semacam tahlilan, manaqiban, maulidan, dziba’an yasinan dan sebagainya ini sudah berjalan secara alamiah sebagai rutinitas budaya.

Oleh karena itu, kegiatan NU sebagai jam’iyyah harus diwujudkan dalam gerakan nyata pemberdayaan warga NU di segala bidang, baik ekonomi, pendidikan, kebudayaan, pengembangan sumber daya manusia dan sebagainya. Kemandekan para pengurus NU di struktural inilah yang menjadikan adanya wacana tandingan “lebih baik NU Kultural saja, dari pada NU Stuktural”. Apalagi jika sudah menyangkut politik praktis, warga NU hanya dijadikan alat sebagian elit politik negeri ini untuk mendulang suara, setelah itu warga NU ditinggal begitu saja tanpa diberdayakan.

Sedangkan, NU kultural adalah wacana yang menggelinding sebagai sebutan bagi orang-orang di kalangan NU yang tidak masuk dalam stuktur kepengurusan NU, baik di salah satu atau segala tingkatannya. Atau dengan bahasa yang agak negatif, adalah mereka yang tidak kebagian jatah atau sengaja didiskreditkan untuk tidak masuk di jajaran struktural NU dengan segala latar belakang problematikanya. Dalam bentuk ekstrim, mereka melakkan penggembosan terhadap NU struktural.

Apabila mereka adalah kader NU militan dengan basis ideologi dan skill organisasi yang mumpuni, maka tidak selayaknya untuk didiskreditkan, justru malah harus diberdayakan untuk umat. Kader NU muda yang telah berproses di ranting, anak cabang, cabang, komisariat perguruan tinggi dalam IPNU, IPPNU, PMII, KMNU, fatayat, dan sebagainya haruslah diberikan akses yang seluas-luasnya untuk masuk pada jajaran strktural NU di atasnya, terutama mereka-mereka yang memiliki ghirah dan loyalitas organisasi yang tinggi.

Tanggung jawab ini tentunya harus diamanahkan kepada pengurus NU, dalam memonitor kader-kader potensial yang akan meneruskan mereka dan tali estafet perjuangan NU. Bukan justru sebaliknya, karena berbagai kepentingan sempit jangka pendek kader-kader potensial semacam ini malah didiskreditkan, bahkan sengaja dimatikan jenjang karir kaderisasinya. Jika itu yang terjadi, maka istilah NU kultural akan kembali ke permukaan sebagai antitesa dari NU struktural. Bukanlah sebelumnya sudah muncul “NU garis lurus,” yang cukup menghebohkan warga NU.

Lantas, bagaimana jalan tengah dalam menghadapi fenomena ini? disaat tantangan NU secara lokal dan global semakin kompleks?. Kiranya kita harus kembali kepada prinsip moderasi ahl al-sunnah wa al-jama’ah NU, yaitu tawassuth, tawazzun, tasammuh, dan ‘adaalah.

Pertama, kader NU yang potensial dengan spesialisasi skill tertentu harus diberikan tempat untuk berkiprah, sesuai dengan bakat, minat dan usianya. Monopoli sebagian kalangan tertentu di struktural NU dan pendiskreditan kader-kader NU yang potensial karena kepentingan-kepentingan sesaat tertentu, sudah saatnya dihentikan. Rekrutmen struktural NU harus berbasis pada latar belakang kaderisasi, bakat dan minat yang dimiliki. Tidak ada kepentingan yang patut dikedepankan di NU selain kepentingan jama’ah, jam’iyyah, masyarakat, bangsa dan negara. Kedua, dikotomi antara NU struktural dan kultural yang berkembang di masyarakat harus disudahi. Siapapun yang mendapat amanah untuk duduk di struktural organisasi haruslah bertanggung jawab menjalankan amanah dalam bentuk program kegiatan sesuai dengan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan menjalankan roda kaderisasi NU dengan profesional. Begitu pula anggota NU yang tidak masuk dalam jajaran struktural NU tertentu, harus mendukung terhadap program apa saja yang dijalankan oleh NU, terlebih lagi program level nasional PBNU yang harus landing sampai ke tingkat ranting. Semua kader NU harus meminimalisir friksi-friksi yang terjadi di tubuh NU sendiri dan bersinergi mengawal agenda-agenda dan gerakan NU di tengah-tengah masyarakat. Kemudian ketiga, mau tidak mau NU harus mendewasakan orientasi berpolitiknya, terutama bagi mereka yang terlibat dalam politik praktis. Tidak bisa disangkal, konflik yang menajam dan meruncing di kalangan kader NU dikarenakan karena kurangnya kedewasaan politik. Beda parpol, konflik internal parpol, menjadi rival dalam pilleg, pilpub, pilgub dan bahkan pilpres menjadi pemicu permusuhan diantara sesama kader.

Khittah NU 1926, politik kebangsaan dan politik kemaslahatan adalah acuan penting yang harus digigit dengan gigi geraham, bagi kalangan NU yang terlibat dalam politik praktis. Bukan politik kepentingan perseorangan bahkan kepentingan pemodal semata yang hanya menjadikan warga NU sebagai alat pemenuhan suara dan setelah itu selesai.

Wallahu A’lam.


*Penulis adalag warga Dusun Banggel Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban. Menyelesaikan S1 di IAIN (kini UIN) Sunan Ampel Surabaya dan S2 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dulu aktif di PMII Rayon Tarbiyah Komisariat Sunan Ampel Cabang Surabaya.

About Tuban Literasi

Komunitas Gerakan Tuban Menulis
View all posts by Tuban Literasi →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *